Jatuh cinta lg,...*_*

kamis yg penuh cinta dan perjuangan......

sp gerangan dy??,,

spanjang perjalanan yg hanya mmakan wkt bbrapa menit namun menyisakan rindu yg sgt dlm...

ingin rsnya brtemu lg,,

hanya sekejep mta ini mmandang namun tlah menusuk htku yg pling dlm,,

br kali ini ssorang mnatapku bgtu tjam dan mmbuatku terpana sjenak dlm buaian,,,

kata2 yg lmbut kluar dr dlm mlutnya yg pendiam...

kangen mata itu,,

inikah c i n t a

atau perasaan senang ssaat

buat seorang pemaksa

ya allah y rabbi,,bukakanlah pintu htnya

terangkanlah pikirannya dan sadarkanlah dy..

smga dberikan pendamping yg lbh mngrti htnya yg keras,..

dy ga tw kl sms2 nya itu merusak imanku

dy g tw kl perkataannya tlah mlukai htku

dan dy g tw kl smpah serapahnya tlah menyayat lukaku,,

sesuatu yg dtg dr ht tdk akn bs dpaksakan dan sesuatu yg hilang dr ht sulit utk dilupakan...

smoga allah memberikan hidayah kpdnya...aminnn

apes

cm sribu satu yg dpt tmn lewat chating,,,,bodh beud y gw,,hmmm

untg blm jauh2 bgt sharing crita ttg dr gw,,,,

dtolak pula gw nyekrip....oyyyy tolongggggggggg

god need u'r help

kata motivator hr ini:

bukanlah mawar hampiri kumbang

namun kumbang yg akan mencari mawar sjauh apapun itu!!

andai aj ga ush pke ht...

banyak persahabatan berakhir dengan cinta

namun cinta ga pernah berakhir menjadi sahabat,,,,:(

waaaa maaf kl dh ganggu cowo org,g mksd kok.....gw cm bth tmn sharing n ktwa ktwi,itu aj ga lebih aplagi niatan bwt ngrebut cowo org...ga bangget dyeh!,, mending ngejomblo euy

yah sepi deh dunia gw,kl pgn nangis ksiapa lg y,,,huhuhu

Analisa Bentuk Birokrasi Negara Maju dengan Negara Berkembang

Birokrasi, merupakan sebuah ‘mesin’ yang secara substansial baik fungsi maupun strukturnya adalah mirip di setiap Negara. Unsur-unsur seperti hirarki jabatan, impersonalitas, model struktur jabatan relative sama baik di birokrasi Negara maju maupun berkembang. Namun apakah daya kerja masing-masing birokrasi adalah sama jika diukur dari tingkat kepuasan para ‘konsumen’ yang dilayani (warganegara).

Birokrasi merupakan wujud terbaik organisasi karena menyediakan konsistensi, kesinambungan, kemungkinan meramalkan, stabilitas, sifat kewaspadaan, kinerja efisien dari tugas-tugas, hak keadilan, rationalisme, dan profesionalisme.

Berikut ini beberapa pengertian tentang birokrasi oleh beberapa ahli :

· Micheal Crozier

Birokrasi adalah pemerintahan oleh sejumlah biro, yakni “ pemerintah oleh sejumlah departemen negara yang di isi oleh sejumlah staff yang ditunjuk dan bukan di pilih secara hierarkis dan keberadaannya tergantung pada otoritas yang mutlak.

· Heady (1991)

Birokrasi sebagai suatu fenomena yang berhubungan dengan organisasi yang kompleks dan berskala besar yang mempunyai karakteristik tertentu.

· Weber (1992)

Birokrasi merupakan rasional kegiatan yang kolektif.

Baik di Negara maju maupun di Negara berkembang, birokrasi mempunyai peran yang signifikan dalam pembangunan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya saja karakteristik birokrasi di masing-masing Negara mempunyai perbedaan. Negara tidak dapat lepas dari birokrasi karena birokrasi memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan dan arah perkembangan suatu negara.

Gambaran umum birokrasi Indonesia

• Pasca kemerdekaan ( masih semangat memperjuangkan nasib rakyat Indonesia)

• Masa demokrasi parlementer ( ada unsur kepentingan politik dalam birokrasi)

• Orde baru (didominasi oleh kekuatan Golkar)

• Reformasi (birokrasi kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat)

Gambaran umum birokrasi Singapura

• Pemerintah berperan aktif di masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan ekonomi

• Pekerjaan sebagai pegawai negeri memiliki prestise yang tinggi di Singapura

• Pegawai Negeri memiliki empat divisi hierarkis dan beberapa yang berperingkat pejabat "supergrade”

• Pelayanan publik di Singapura hampir seluruhnya bebas dari korupsi dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kuat yang menekankan pada kejujuran dan dedikasi kepada nilai-nilai nasional

Birokrasi Di Negara Maju

Birokrasi negara maju akan menunjukan pada titik tertentu sebuah tingkat keprofesionalan yang tinggi, baik untuk mengidentifikasi maupun melayani berbagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Karena sistem politik di negara maju secara keseluruhan sudah stabil dan matang, serta birokrasi sudah sangat berkembang, maka peran birokrasi pada proses-proses politik sudah jelas dan teratur dan berada dibawah kontrol yang efektif dari lembaga-lembaga politik yang secara fungsional menangani hal tersebut.

Birokrasi Di Negara Berkembang

Birokrasi di kebanyakan negara berkembang cenderung bersifat patrimonialistik : tidak efesien, tidak efektif (over consuming and under producing), tidak obyektif, anti terhadap kontrol karena orientasi dan kritik, tidak mengabdi kepada kepentingan umum lebih pada melayani pemerintah, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen politis dengan sifat sangat otoritatif dan represif.

Ciri dari birokrasi negara berkembang yaitu:

1. Pertama, administrasi publiknya bersifat elitis, otoriter, menjauh atau jauh dari masyarakat dan lingkungannya serta paternalistik.

2. Kedua, birokrasinya kekurangan sumber daya manusia (dalam hal kualitas) untuk menyelenggarakan pembangunan dan over dalam segi kuantitas.

3. Ketiga, birokrasi di negara berkembang lebih berorientasi kepada kemanfaatan pribadi ketimbang kepentingan masyarakat.

4. Keempat, ditandai adanya formalisme. Yakni, gejala yang lebih berpegang kepada wujud-wujud dan ekspresi-ekspresi formal dibanding yang sesungguhnya terjadi.

5. Kelima, birokrasi di negara berkembang acapkali bersifat otonom. Artinya lepas dari proses politik dan pengawasan publik. Administrasi publik di negara berkembang umumnya belum terbiasa bekerja dalam lingkungan publik yang demokratis. Dari sifat inilah, lahir nepotisme, penyalahgunaan wewenang, korupsi dan berbagai penyakit birokrasi yang menyebabkan aparat birokrasi di negara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah.

Indonesia harus membangun birokrasinya terlebih dahulu sebelum pembangunan ekonomi dan politik, karena birokrasi merupakan kekuatan utama untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan lainnya. Dalam upaya membangun birokrasi Indonesia yang modern, acuan yang digunakan adalah model birokrasi legal-rasional. Namun dalam pembangunan selanjutnya, tipe birokrasi legal-rasional yang dihasilkan berbeda dengan apa yang dikonsepsikan Weber, karena masuknya unsur-unsur birokrasi tradisional-patrimonial. Pengaruh sejarah dan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia ternyata menghasilkan corak birokrasi yang khas Indonesia, di mana unsur-unsur tradisional, modern dan kepentingan-kepentingan politik praktis membaur di dalamnya.

Korupsi Kolusi dan Nepotisme

Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) merupakan tindakan sistemik yang banyak merugikan negara dan masyarakat. Eksistensi KKN ini sudah ada sejak zaman orde baru. Terlebih di zaman otoriter tersebut KKN secara implisit dilegalkan karena dilegitimasi langsung oleh penguasa yang kongkalikong dengan pengusaha.

Dewasa ini banyak kasus KKN yang terungkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Di Indonesia sendiri merupakan negara yang cukup terkenal dengan budaya korupsi masyarakatnya. Sebagai anak negeri yang peduli dengan kondisi bangsa, fakta ini tentulah dirasakan sebagai hal menyedihkan yang dapat mencoreng nama, harkat dan martabat Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia.

Negara besar dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sekaligus negara yang memiliki tingkat prestasi korupsi yang mencengangkan. Izzah atau harga diri Indonesia di mata dunia internasional, kerap direndahkan hanya karena budaya korupsi yang sudah cukup akut menjangkiti sistem birokrasi pemerintahan Indonesia. Berbagai kasus-kasus korupsi setiap harinya muncul di layar kaca sebagai top news. Namun sayangnya, tak satu pun penyelesaian hukum yang diberikan pada koruptor-koruptor tersebut memberi keadilan bagi masyarakat.

Korupsi

Korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri, golongan, kerabat dengan cara melawan aturan hukum. Misalnya, kasus korupsinya Gayus Halomoan Tambunan yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Atau dakwaan korupsinya Aulia Pohan yang merugikan negara puluhan miliar rupiah. Seseorang disebut korupsi ketika ada uang negara yang digunakan untuk memperkaya diri dan atau golongannya saja.

Kolusi

Kolusi merupakan perilaku atau tindakan yang memiliki tendensi menguntungkan rekanan dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Misalnya, seorang Bupati, Walikota atau Pejabat Negara lainnya, yang membuka tender hanya secara formalitas karena sudah ditetapkan pemenang tender, jauh-jauh hari sebelum tender dibuka.

Kolusi tak akan terlihat secara kasat mata melainkan hanya bisa dirasakan dan dianalisis dari indikasi-indikasi yang ditumbulkannya. Dengan pemberian privilege seorang pejabat kepada pihak-pihak tertentu, membeda-bedakan para peserta tender, dsb.

Nepotisme

Nepotisme beda tipis dengan kolusi, yakni sikap atau tindakan seorang pejabat yang lebih mendahulukan atau mengutamakan keluarga, teman dekat atau kerabat dibandingkan masyarakat lainnya. Misalnya dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) biasanya praktik nepotisme ini sangat kental terjadi. Nah, keluarganya lebih didahulukan sekalipun, mungkin, ketika tes kelayakannya anggota keluarganya tersebut tak lulus.

Dampak Korupsi dapat menghancurkan jalannya praktek bisnis dan politik :

• Negara mengalami kerugian dan membuat rakyat semakin miskin. Uang yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, malah masuk ke kantong-kantong pejabat.

• Saat satu tindakan korupsi berhasil dilakukan dan tidak mendapat sanksi hukum yang sesuai, hal ini akan memicu tindakan korupsi yang lain. Hal ini bisa menjadikan Indonesia sebagai negara paling korup di dunia karena korupsi menjamur dengan suburnya.

• Citra badan hukum negara seperti kepolisian akan menjadi buruk di mata masyarakat. Hal ini akan membuat warga Indonesia tidak lagi menghormati badan hukum negara.

• Tak hanya badan hukum, seluruh pemerintahan Indonesia juga akan mendapat pandangan sinis dari masyarakat. Membuat warga tidak percaya lagi pada sistem pemerintahan.

• Pemilu tidak akan berjalan lancar sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan masyarakat sudah malas untuk memilih pimpinan. Menurut masyarakat, mengikuti pemilu sama saja memilih koruptor berikutnya.

• Bila kasus korupsi dibiarkan terus-menerus, dampak korupsi yang paling besar adalah perlawanan dari rakyat karena ketidakpuasan pemerintahan.
  
  Misalnya saja, tidak ada lagi masyarakat yang mau membayar pajak, terjadi demo besar-besaran yang memungkinkan bisa menggulingkan pemerintahan, dan keadaan negara akan kacau balau karena rakyat yang marah.